Apa itu Sistem Sertifikasi Profesi Nasional?

Merupakan tatanan atau Sistem Manajemen Nasional (SISMENAS) sertifikasi profesi suatu negara yang mencakup keterkaitan komponen-komponen sertifikasi profesi nasional yang komprehensif dan sinerjik dalam rangka mencapai tujuan sertifikasi kompetensi kerja nasional di Indonesia. Sistem sertifikasi profesi nasional umumnya terdiri atas 4 (empat) subsistem yakni:
1. Subsistem pengembangan skema sertifikasi
2. Subsistem penerapan sertifikasi
3. Subsistem harmonisasi, dan
4. Subsistem pengendalian peningkatan berlanjut.

Di Indonesia otoritas sertifikasi profesi adalah BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang diamanatkan UU No. 13 tentang Ketenagakerjaan, dan ditetapkan melalui PP 23/2004.
Sistem Sertifikasi Kompetensi Profesi Nasional

* Subsistem Pengembangan Skema Sertifikasi
Merupakan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama. Setiap skema sertifikasi berisi standar kompetensi (standar nasional, internasional maupun khusus) yang telah diverifikasi dalam rangka pengembangan sertifikasi. Dalam bahasa sehari-hari merupakan jenis-jenis produk sertifikasi profesi. Terdapat 5 (lima) jenis skema sertifikasi, yakni:
1. Skema Sertifikasi Kualifikasi Kerja Nasional di Indonesia adalah KKNI.
2. Skema Sertifikasi Kualifikasi Okupasi Nasional.
3. Skema Sertifikasi berdasar Paket Kompetensi (Cluster).
4. Skema Sertifikasi Unit Kompetensi.
5.Skema Sertifikasi Profisiensi.

* Subsistem Penerapan Sertifikasi
Subsistem ini mencakup beberapa aspek, yakni :
1. Pemberlakuan skema sertifikasi, yakni penerapan wajib (compulsory), pemberlakuan disarankan (advisory), dan pemberlakuan sukarela (voluntary). Otoritas kompeten dapat mewajibkan penerapan skema sertifikasi apabila berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan/atau mempunyai perselisihan besar dimasyarakat.
2. Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP): LSP Pihak 1 (satu) yang dibentuk industri untuk mensertifikasi karyawannya sendiri, LSP Pihak 1 (satu) Pendidikan vokasi, yaitu LSP yang dibentuk oleh pendidikan vokasi untuk mensertifikasi siswanya sendiri selama belajar di sekolah; LSP Pihak 2 (dua), yaitu LSP yang dibentuk oleh industri untuk pemasoknya; LSP Pihak 3 (tiga), yaitu LSP yang dibangun asosiasi industri dan asosiasi profesi yang sebaiknya mendapatkan dukungan dari otoritas kompetennya.
3. Pelaksanaan sertifikasi yang mencakupi perencanaan dan pengorganisasian asesmen, pengembangan perangkat asesmen dan pelaksanaan asesmen.

* Subsistem Harmonisasi
Harmonisasi merupakan kesepakatan diantara dua pihak atau lebih untuk saling mengakui atau menerima beberapa atau keseluruhan. Tujuan harmonisasi adalah untuk memfasilitasi perdagangan dan menstimulir aktivitas ekonomi antar berbagai pihak melalui keberterimaan kompetensi SDM dalam hal satu standar, satu pengujian, satu sertifikasi, dan apabila sesuai, satu penandaan. Dalam harmonisasi dapat dilakukan dengan cara, yakni Pertama kerjasama dengan negara mitra bisnis baik bilateral maupun regional seperti ASEAN, ASEAN Uni Eropa APEC dan lain-lain. Kedua dengan notifikasi secara multilateral dengan GATS bila suatu negara menerapkan skema sertifikasi wajib yang berlaku tidak hanya dalam negeri, tetapi juga personel yang masuk ke suatu negara.


*Subsistem Pengendalian dan Peningkatan Berlanjut
Subsistem ini memastikan bahwa sistem sertifikasi profesi nasional dilaksanakan secara konsisten melalui audit, kaji ulang, monitoring dan peningkatan berlanjut secara berkala dan terus menerus.


Tujuan Sertifikasi Profesi?

Tujuan sertifikasi profesi adalah untuk memastikan dan memelihara kompetensi yang telah didapat melalui proses pembelajaran baik formal, non formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja karena dalam dunia kerja kompetensi harus dipelihara, bukan hanya pernah kompeten, tetapi kompeten dan terus kompeten.


Manfaat Sertifikasi?

Manfaat bagi industri

1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk atau jasanya telah dibuat oleh tenaga- tenaga yang kompeten.
2. Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi HRD khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
3. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunisasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

Manfaat bagi Tenaga kerja

1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam kerja atau menghasilkan produk atau jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi.
2. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
3. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja.

Manfaat bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

1. Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
4. Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.

Informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi dapat diakses melalui website BNSP