Dalam rangka mengurangi terjadinya kesenjangan (gap) kompetensi antara lulusan pendidikan atau pelatihan dengan kebutuhan pada sektor industri di Indonesia, maka orientasi pendidikan atau pelatihan yang selama ini supply driven harus diubah menjadi demand driven. Oleh karena itu, para praktisi di industri harus terlibat langsung untuk menginformasikan kebutuhan kompetensi yang ada pada bidangnya masing-masing dalam bentuk Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI).

SKKNI tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk:

1. Penyusunan Program Pendidikan atau Pelatihan Berbasis Kompetensi (sampai dengan modul-modul pembelajarannya) untuk proses pembelajaran pada lembaga pendidikan atau pelatihan.
2. Penyusunan Skema Sertifikasi untuk proses uji kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Dengan konsep tersebut, kemampuan lulusan lembaga pendidikan atau pelatihan akan sesuai dengan kebutuhan industri dan para lulusan nantinya juga dapat memiliki sertifikat kompetensi setelah melalui uji kompetensi di LSP. Para tenaga kerja yang sudah bekerja di industri juga perlu mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai wujud pengakuan terhadap kemampuan yang dikuasainya.

Program Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pendidikan atau Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah pendidikan atau pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Prinsip dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi:
1. Dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pelatihan (gap competency) yang dilakukan melalui Uji Kompetensi.
2. Adanya pengakuan terhadap kompetensi yang telah dimiliki.
3. Berpusat pada peserta pelatihan dan bersifat individual.
4.Dilaksanakan dengan sistem articulated sehingga memungkinkan peserta untuk memulai dan mengakhiri program pelatihan pada waktu dan tingkat yang berbeda, sesuai dengan kemampuan masing- masing peserta (Multi Entry/ Multi Exit).
5. Setiap peserta pelatihan dinilai berdasarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan standar kompetensi, dan
6. Dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang terregistrasi atau terakreditasi nasional.

Infrasturktur Sertifikasi Kompetensi.

Sertifikasi kompetensi diselenggarakan melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi untuk memastikan kualitas tenaga kerja industri. Berikut ini adalah infrastruktur sertifikasi kompetensi di Indonesia:

1. SKKNI
Sebagai acuan penyusunan Skema Sertifikasi (Skema Uji) dan Materi Uji Kompetensi (MUK) di LSP.
2. LSP
Lembaga yang berwenang untuk memberi pengakuan terhadap kompetensi seseorang pada suatu bidang pekerjaan (sertifikasi).
3. Asesor Kompetensi
Asesor Kompetensi adalah orang yang bertugas untuk melakukan penilaian dalam uji kompetensi.
4. TUK
TUK adalah tempat melaksanakan uji kompetensi.

Regulasi Teknis

1. Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
3. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 21 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.KEP.217/LATTAS/XII/2012 Tentang Pedoman Tatacara Pemetaan Kompetensi.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.KEP.187/LATTAS/XII/2013 Tentang Pedoman Tatacara Adopsi dan Adaptasi Standar Kompetensi Kerja.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.KEP.188/LATTAS/XII/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pra Konvensi dan Konvensi RSKKNI.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.KEP.189/LATTAS/XII/2013 Tentang Pedoman Tatacara Penulisan Standar Kompetensi Kerja Nasional.
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.KEP.280/LATTAS/XII/2014.

Sumber: http://www.kemenperin.go.id/kompetensi/

Share this post